Nasional

Anggota DPR RI Fraksi PAN

Drs HA Hakam Naja MSi, Anggota DPR RI Fraksi PAN

Drs HA Hakam Naja MSi, Anggota DPR RI Fraksi PAN

TIDAK dapat dipungkiri, era milenial dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya menuntut perubahan sosial yang serba cepat. Di kota-kota besar, gaya hidup, produk makanan, fashion dan berbagai produk lainnya bersaing begitu ketat. Sehingga produsen berusaha memenuhi tuntutan konsumen untuk mempertahankan pasarnya.Untuk dapat bersaing, produk harus berpenampilan baru, mudah disajikan, memiliki warna dan bentuk yang menarik. Namun besarnya permintaan pasar, seringkali melupakan aspek penting dari sebuah produk, yaitu kualitas produk dan nilai halalnya.

Dua aspek ini merupakan komponen yang penting karena Indonesia saat ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sebagai konsekuensi, seharusnya negara menyediakan payung hukum yang mengatur, mengendalikan, melaksanakan serta menjamin produk yang dikonsumsi masyarakat adalah produk yang halalan thayyiban (halal serta baik).

Jangankan di negara muslim, di negara-negara non-muslim pun telah banyak yang memulai mengembangkan industri produk halal. Popularitas industri halal yang sangat cepat ini disebabkan karena kualitas produk halal semakin baik dalam berbagai aspeknya seperti aspek etika, kesehatan, kebersihan, keamanan, dan ramah terhadap lingkungan

CORE Indonesia (Center of Reform on Economic) menyatakan bahwa produk halal telah menjadi fenomena dunia. Banyak negara yang ingin menangkap peluang emas bisnis produk halal ini. Terlebih negara-negara Asia yang mayoritasnya non-muslim seperti Thailand, Korea dan Jepang. Mereka justru sedang gencar membuat regulasi standarisasi produk halal. Bahkan secara mengejutkan Thailand saat ini telah menjadi eksportir makanan halal terbesar dunia.

Dalam peta industri halal dunia, Indonesia masih sedikit tertinggal.

Menurut Global Islamic Economy Report 2016/2017, perkembangan ekonomi syariah Indonesia masih berada di posisi ke-10, di bawah Qatar dan Jordan. Adapun khusus sektor pariwisata, ranking Indonesia patut dibanggakan. Lembaga rating wisata muslim dunia, Mastercard-Crescent Rating merilis hasil Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk 2018. Indonesia berhasil naik di urutan kedua bersama Uni Emirat Arab. Sedangkan negara tetangga, Malaysia secara berturut-turut selama delapan tahun kembali menjuarai indeks wisata halal dunia.

Secara definitif, halal adalah sesuatu yang dibolehkan menggunakan/memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan produk adalah jenis makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga produk halal dapat diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Biasanya halal disandingkan dengan kata thayyib yang berarti baik. Yang dimaksud dengan baik adalah segala bentuk produk tersebut dapat membawa kesehatan bagi tubuh, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun Hadits.

Semestinya fenomena ini membuka peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi halal. Selain karena Indonesia memiliki konsumen yang mayoritas beragama Islam, Indonesia dengan SDA yang berlimpah juga sangat potensial bisa mengembangkan sektor lainnya seperti makanan-minuman, fashion, jasa keuangan, hingga pariwisata.

Potensi besar dari bisnis produk halal bukanlah isapan jempol. Hal ini tergambar dari laporan Thomson Reuters yang berjudul State Global Islamic Economy Report 2016/2017, bahwa pengeluaran komunitas muslim internasional dalam industri halal di sektor makanan dan gaya hidup (food and lifestyle sector expenditure) mencapai US$ 1,9 triliun (26.524 triliun rupiah) pada tahun 2015. Melihat perkembangannya, angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan pada angka US$ 3 triliun (41.880 triliun rupiah) pada tahun 2021.

Prediksi GIE di atas sangat mungkin terjadi berdasar pada pergerakan ekonomi internasional yang semakin tertarik untuk mengemas produk dengan standar halal. Mereka menjadikan standar ini sebagai sebuah tren yang sangat prospek untuk menguatkan ekonomi dunia. Melihat pergerakan ekonomi dunia yang positif ini, Indonesia memegang peran kunci. Jumlah konsumen masyarakat terhadap segala bentuk produk sangat tinggi. Maka tak terbantahkan jika perusahaan asing banyak yang menanam investasi di negara ini. oleh karenanya, Indonesia harus bisa mengubah diri dari konsumen ke produsen untuk menjadi salah satu ekonomi raksasa dengan produk halalnya.

*Pentingnya Produk Halal

Industri halal merupakan salah satu sektor penting untuk mengenalkan produk ekonomi yang berdasar hukum Islam. Secara normatif, menggunakan produk halal adalah konsekuensi yang logis bagi setiap muslim karena merupakan perintah agama.

Adapun secara sosiologis, produk halal didesain untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama muslim dari produk yang haram secara syariat. Produk ini juga memberikan maslahat (kebaikan) bagi non-muslim karena standar halal menekankan unsur kesehatan, kebersihan, kualitas dan perlindungan dari bahaya zat kimia yang terkandung dalam produk tersebut. Lima aspek yang harus terpenuhi pada standar halal adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal pada penyimpanannya, dan halal dalam penyajiannya.

Adapun secara yuridis, kepastian produk halal yang diatur di dalam undang-undang menegaskan tentang payung hukum yang jelas tentang standar produk halal, sehingga antara produsen dan konsumen mendapatkan ketenangan karena produknya telah disahkan secara konstitusional.

Produk halal menjadi penting karena berdampak positif dan maslahat (baik) bagi penggunanya. Dalam kaidah fikih dikenal dengan iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat). Sebaliknya, produk yang tidak tersertifikasi halal terindikasi merugikan berbagai pihak karena mengandung zat-zat yang berbahaya, tidak sehat, tidak bersih bahkan bisa mengancam jiwa bagi yang mengkonsumsinya.

Membumikan UU JPH

Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (berikutnya disebut JPH) sangat diperlukan untuk memberikan legalitas hukum tentang produk yang akan dikonsumsi. Jika dicermati, sebenarnya ketentuan tentang produk halal sudah lama ada di negara kita, diantaranya Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diperbarui dengan UU No 36 Tahun 2009), Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Kendati regulasi tentang JPH telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan, namun realitanya belum terimplementasikan secara total. Ketentuan tersebut baru sebatas regulasi, bukan merupakan kewajiban yang bersifat umum dan tidak memberikan ketentuan teknis lebih lanjut dari UU tersebut. Sehingga pada waktu itu Indonesia belum memiliki prosedur teknis dan infrastruktur untuk menjalankan UU di atas. Perangkat aturan juga tidak ditindaklanjuti dengan upaya edukasi halal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat khawatir karena banyak temuan sumber makanan lain yang mengandung formalin, zat yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah.

Dengan adanya kasus dalam dunia industri pangan 10 tahun terakhir yaitu sapi-celeng (2000), kasus vaksin meningitis yang mengandung babi (2009), kasus dendeng abon sapi yang mengandung babi (2009), dan kasus bakso babi (Desember 2012), penulis memandang bahwa pemerintah harus serius dalam membumikan hukum dan etika dalam bisnis sebagai instrumen yang baku. Dengan begitu, konsumen mendapatkan rasa aman dari produk yang dikonsumsi. Sedangkan produsen juga tidak kehilangan kepercayaan untuk menghadirkan produk yang terjamin kehalalannya.

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI merespon cepat fenomena tersebut dengan mensahkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang JPH pada tanggal 17 Oktober 2014. UU ini merupakan payung hukum yang kuat bagi masyarakat Indonesia tentang produk makanan, obat-obatan terlarang, dan kosmetik.

Dengan keluarnya UU tentang JPH, menandai bangkitnya ekonomi dan industri nasional yang beretika dan berkualitas. UU yang telah ditetapkan secara resmi tersebut menekankan pada sebuah jaminan bahwa produk yang akan dikonsumsi harus memenuhi standar dengan melihat aspek kehati-hatian terhadap zat yang melekat pada produk tersebut.

UU JPH adalah regulasi yang hadir di saat yang tepat untuk memajukan perekonomian nasional di kancah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sebagaimana tertulis pada pasal 3 UU JPH, bahwa jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

UU JPH ini lahir karena pertama, realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kedua, diilhami dari pasal 29 ayat 2 untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Penulis menilai UU JPH ini adalah solusi di tengah persoalan genting perekonomian nasional. Selama ini UU JPH memang belum terimplementasikan dalam bentuk turunan teknis, mekanisme kerja, pengembangan infrastruktur yang jelas, dan prosedur teknis, sehingga upaya monitoring dan auditing produk seringkali tidak dipedulikan oleh pelaku pasar, sehingga masyarakat juga tidak sadar akan pentingnya produk halal.

Oleh karena itu penulis menyarankan: Pertama, pemerintah harus memperjelas peta pengembangan industri halal. Jangka panjangnya adalah Indonesia menjadi produsen produk halal di dunia internasional. Kedua, pemerintah harus melakukan percepatan penyusunan regulasi beserta peraturan turunannya. Peraturan Pemerintah (PP) soal JPH masih belum keluar hingga saat ini meski UU JPH sudah diterbitkan sejak empat tahun lalu. Padahal percepatan PP ini dapat memantapkan langkah Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam upaya memasuki MEA.

Ketiga, pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga yang berperan menjalankan fungsi penjaminan produk halal seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

*Tantangan dan Peluang Produk Halal

Dalam menghadapi MEA, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang dapat meningkatkan daya saing ekonomi melalui produk halal ini. Namun bisa saja gagal, apabila tidak mengimplementasikan UU JPH secara komprehensif. Jika benar Indonesia dapat memperkenalkan produk halal beserta prosedur JPHnya ke dunia internasional tentu ekonomi Indonesia akan terangkat.

Saat ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap produk halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kehalalan produk, sehingga mayoritas masyarakat beranggapan bahwa semua produk yang masuk di pasar Indonesia adalah halal. Oleh sebab itu dengan pemberian sertifikat halal dan label halal pada suatu produk dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi.

Pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mayoritas muslim. Sertifikat halal dapat menjaga kredibilitas, komitmen dan kepercayaan publik. UU JPH harus segera diimplementasikan agar proses penjaminan produk halal dapat berjalan dengan baik. Sehingga target Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia dapat terealisasi, bukan hanya sebagai konsumen seperti yang selama ini terjadi sebagai pasar terbesar. (*)

Facebook Comments