Nasional

Segera Putuskan Status Hukum Boediono

JAKARTA – Status hukum mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono dan para mantan pejabat tinggi Bank Indonesia (BI) dalam skandal megakorupsi Bank Century segera mendapat kepastian. Itu setelah kajian terhadap putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Efendi Muchtar sudah selesai dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (20/4).

Ketua KPK Agus Rahardjo pun menyatakan dari hasil kajian itu, lembaganya sangat mungkin melakukan penyelidikan atau bahkan langsung penyidikan terhadap kasus bailout Bank Century dalam waktu dekat. “Kemungkinan dibuka penyelidikan yang baru itu mungkin, bahkan mungkin ada yang juga dari fakta yang sudah ada langsung kemudian ditersangkakan itu juga sangat mungkin,” ujarnya di gedung KPK, kemarin.

Agus menjelaskan, hasil kajian tim penyidik dan penuntut terhadap putusan praperadilan itu sudah dipaparkan di hadapan pimpinan. Namun, para komisioner KPK hingga kemarin belum mengambil sikap atas masukan tim tersebut. “Kami (pimpinan KPK) masih menunggu minggu depan kapan pimpinan itu kumpul, mohon bersabar saja,” ungkap komisioner asal Magetan, Jawa Timur tersebut.

Informasi dari sumber internal KPK menyebutkan, sikap pimpinan memang belum utuh untuk membuka penyidikan baru kasus bailout Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu. Namun, ada salah satu pimpinan yang setuju untuk menetapkan tersangka nama-nama yang didalilkan dalam vonis Budi Mulya maupun putusan praperadilan PN Jaksel. Salah satu nama yang dimaksud adalah Boediono yang saat kasus bergulir menjabat sebagai Gubernur BI.

Pertimbangannya, bila Boediono dan kawan-kawan (dkk) ditetapkan sebagai tersangka maka status hukum mereka menjadi terang atau tidak menggantung. Sebaliknya, bila penetapan tersangka ditunda, justru akan membuat skandal korupsi Bank Century kabur. “Ada (pimpinan) yang menyarankan segera dilakukan penetapan tersangka (terhadap Boediono dkk),” ucap sumber tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak menepis bahwa penetapan tersangka perkara bailout Century menjadi pilihan bijak. Hanya, langkah itu harus benar-benar dilakukan secara cermat dan hati-hati. Mengingat, kasus itu sudah terjadi lama. “KPK akan tetap masuk dari putusan Budi Mulya karena putusan itu sendiri datang dari tuntutan jaksa KPK yang diamini Yang Mulia Hakim,” ujarnya kepada Jawa Pos melalui pesan singkat.

Menurut Saut, penetapan tersangka itu hanya persoalan jumlah penyidik dan penuntut KPK saja. “Ini hanya soal jumlah penyidik dan jaksa di KPK, kalau cukup (banyak) maka prosesnya akan lebih cepat.” imbuh dia. Terkait dengan alat bukti, pihaknya meyakini putusan Budi Mulya cukup kuat menjadi rujukan KPK membuka penyidikan baru. (tyo)

Facebook Comments