Radar Kendal

Pemilih Disabilitas Disorot Jelang Penetapan DPT

Pemilih Disabilitas Disorot

HADIRI – Komisioner Panwascam Gemuh hadiri Rapat Pleno penetapan DPSHP soroti pemilih disabilitas.
NUR KHOLID MS / RADAR PEKALONGAN

GEMUH – Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah tahun 2018 memasuki tahapan krusial menjelang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih Disabilitas menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan pihak pengawas pemilu.

Kordinator Divisi Pengawassan dan Hubungan antar Lembaga pada Panwas Kecamatan Gemuh, Lahuri, mengatakan, pengawalan terhadap pemilih disabilitas menjelang penetapan DPT perlu dilakukan untuk memastikan hak kelompok termarginalkan itu terpenuhi sesuai dengan undang-undang.

“Setelah penetapan DPT ini akan diketahui berapa jumlah pemilih disabilitas. Yang terpenting di sini bahwa KPU memiliki rencana yang strategis untuk menunjang penyaluran hak suara mereka. Kami perlu memastikan kaum disabilitas mendapatkan akses untuk menyalurkan hak suaranya,” kata dia, Selasa (17/4).

Dikatakan, perlakuan khusus terhadap pemilih disabilitas perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Dicontohkan, desain tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah terhadap kelompok disabilitas, alat bantu baca bagi yang tunanetra, dan fasilitas penunjang lainnya.

“Di Kecamatan Gemuh sendiri jumlah pemilih disabilitas terdapat 139 orang. Dari jumlah itu masih dirinci lagi jenis disabilitasnya yang masing-masing perlu perlakuan khusus. Jika dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti mereka tidak diberikan akses yang semestinya, maka akan menjadi temuan bagi Panwas,” tandas dia.

Senada diungkapkan Ketua Panwascam Gemuh, Zaenul Faridi. Ia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil inventarisasi terhadap pemilih disabilitas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat pada kesempatan Rapat Pleno Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) minggu lalu. Selain itu juga melaporkannya ke jajaran Panwas di tingkat kabupaten untuk selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada KPU.

“Kalau di Gemuh sendiri jumlahnya ratusan, maka ada berapa ratus atau berapa ribu di tingkat Kabupaten. Langkah yang dilakukan tim Panwas ini sebagai komitmen kami mengawal agar semua warga, termasuk kelompok yang termarginalkan itu dapat menyalurkan hak suaranya tanpa perlakuan diskriminatif,” kata dia.

Sementara Ketua Disabilitas Kendal, Made Swastana, mengaku dalam prakteknya pemilih disabilitas kerapkali disepelekan. Hal itu membuat para penyandang cacat tersebut enggan menggunakan hak suaranya. Dalam konteks undang-undang pemilu mestinya pemilih disabilitas juga perlu mendapatkan hak yang sama. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments