Radar Batang

279 Pekerja Migran Jateng Mengalami kasus di Luar Negeri

279 Pekerja Migran Jateng Mengalami kasus di Luar Negeri

TERANGKAN – Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono menerangkan prosedur PMI yang benar kepada para Camat dan Kades se Kabupaten Batang.
M Dhia Thufail / RADAR PEKALONGAN

BATANG – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2017 ada 279 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Jawa Tengah yang mengalami kasus di luar negeri. Yang mana, kasus tersebut didominasi oleh para PMI non prosedural.

Hal itu dibenarkan oleh Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, saat ditemui usai kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia di aula kantor Bupati Batang, Senin (16/4).

Ia mengatakan, hingga saat ini masih ada PMI yang menggunakan cara cara non prosedural untuk menghalalkan diri agar bisa bekerja di luar negeri. Sehingga saat terjadi suatu masalah pada PMI non prosedural tersebut, pihaknya sedikit mengalami kesulitan untuk memproses perlindungannya.

“Masih banyak kasus yang menimpa PMI di wilayah Jawa Tengah. Hal ini yang menjadi perhatian Disnaker PJTKI dan imigrasi untuk berpikir bagaimana caranya mencegah para PMI non prosedural ini tidak mengalami kasus lagi,” katanya.

Diterangkannya, pada tahun 2017 ada sebanyak 66 orang PMI yang meninggal dunia di tempat kerjanya. Sedang di tahun 2018, sampai dengan hari ini tercatat sudah ada 24 orang PMI yang meninggal dunia.

“Mereka meninggal dunia disebabkan karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk di wilayah Kabupaten Batang sendiri, pada tahun 2017 kemarin ada 8 kasus yang menimpa PMI, dua diantaranya meninggal dunia,” bebernya.

Ia meminta peran serta dari pemerintah daerah setempat untuk ikut menyiapkan calon tenaga PMI yang sesuai dengan prosedural. Sehingga apabila terjadi suatu masalah atau kasus pada diri PMI, maka tidak akan menyulitkan pihaknya dalam memberikan perlindungan. Serta pencarian data dokumen lengkap di daerah akan bisa lebih mudah tertangani.

“Akan mudah tertangani apabila sudah sejak awal terdata melalu cara – cara prosedural, sehingga hak – hak tenaga migran dapat di perjuangkan seperti hak asuransi, hak gaji dan sebagainya,” katanya.

Ia juga menjelaskan, bahwa di tingkat Nasional dalam kurun waktu satu tahun pihaknya bisa menangani kasus PMI dari 4 ribu sampai dengan 5 ribu kasus. Kasus itu berupa hak – hak PMI yang tidak tidak diberikan, gaji tidak di bayar, kerja yang buruk, dan dipulangkan dengan tidak jelas alasanya. “Inilah yang kita coba sedikit demi sedikit untuk bisa membrantas kondisi semacam itu,” ucapnya.

Asisten Pemerintahan Sekda Batang Retno Dwi Irianto yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, bahwa peran Camat dan Kepala Desa sangat strategis dalam menyiapkan tenaga kerja migran ke luar negeri. Karena untuk meningkatkan pelayanan proses tenaga kerja migran sesuai dengan amanat UU NO. 18 tahun 2017.

“Diharapkan Camat dan Kepala Desa dapat menyiapkan data informasi yang valid akurat dan accountable terkait warganya, serta memberitahukan ketersediaan lapangan kerja migran di

Sementara itu, kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Sri Purwaningsih mengatakan bahwa data resmi PMI Kabupaten Batang yang keluar negeri di tahun 2017 mencapai 988 orang. Dimana kepeminatan negara yang terbanyak di Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Taiwan. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Doni Widyo

Facebook Comments