Radar Jateng

Guru Honorer Lepas Kontrol

Guru Honorer Lepas Kontrol

PENGUKUHAN – Sejumlah guru honorer sekolah negeri Kabupaten Tegal usai melakukan pengukuhan PHSN di Gedung Yaumi Slawi, kemarin.
YERRY NOVEL/RADAR SLAWI

SLAWI – Sejumlah honorer yang tergabung dalam Persatuan Honorer Sekolah Negeri (PHSN) Kabupaten Tegal yang hendak mendeklarasikan persatuannya dipolitisir berbagai pihak. Persatuan ini dituding sebagai pendukung salah satu pasangan calon (paslon) Pemilihan Bupati (Pilbup) Tegal. Akibatnya, mereka lepas kontrol saat meluapkan emosinya di media massa, Kamis (12/4) lalu. Mereka terpaksa bersuara tentang sumbangan tunjangan kesra yang dilakukan oleh pihak UPTD Pendidikan dan Kebudayaan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya.

“Waktu itu saya terbawa suasana yang memanas, sehingga saya mengungkapkan di media jika tunjangan kesra yang kami terima terjadi pemotongan sumbangan di UPTD kecamatan. Saya minta maaf,” kata Bowo, salah satu guru honorer, saat menemui Radar Tegal, Jumat (13/4).

Bowo didampingi sejumlah teman seprofesinya mengaku menyesal telah menyinggung instansi yang menaunginya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal.

Semula, dia hanya ingin melakukan pengukuhan pengurusan PHSN di Aula Dikbud Kabupaten Tegal. Namun, usulan yang sudah dilakukan melalui surat permohonan itu, mendadak dibatalkan oleh pihak dinas terkait.

Disinyalir, pembatalan itu karena PHSN dituduh berpolitik. Padahal, organisasi yang baru dibentuknya itu murni tanpa ada yang menunggangi. Mereka pun akhirnya berpindah lokasi yakni di Gedung Yaumi Slawi.

“Sebenarnya kami hanya ingin curhat ke dinas, sekaligus pengukuhan PHSN. Tapi kami tidak diberi kesempatan, mungkin ini kesalahan kami,” ucapnya lirih.

Hal senada diungkapkan Rofik, salah satu guru honorer yang tergabung dalam PHSN. Dia mengaku menyesal telah mengucapkan pernyataan negatif di media massa. Dia berharap, Dikbud memberikan maaf atas kekhilafannya dan menerima penjelasan dari PHSN pada Senin (16/4). Dia tidak ingin permasalahan itu berlarut panjang.

“Sebenarnya kami hanya ingin diperhatikan. Sebab, gaji kami sangat kecil, hanya Rp 200 ribu perbulan. Bukannya kami tidak ikhlas, tapi kami juga butuh kesejahteraan untuk anak dan istri kami,” ucapnya sendu.

Ketua Panitia Penyelenggara Pendeklarasian PHSN Kabupaten Tegal Masjid Abdilah membeberkan, pernyataan di media massa itu berawal saat pihaknya hendak mendeklarasikan PHSN di lingkungan kantor Dikbud setempat. Namun, niat baiknya itu tidak mendapatkan respon positif dari instansi terkait. Pihaknya justru dipolitisir yang imbasnya terjadi miskomunikasi.

“Jujur, kami tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan dinas. Kami awalnya justru ingin silaturahmi ke dinas, tapi kami tidak diizinkan masuk (kantor dinas). Akhirnya kami emosi dan lepas kontrol,” ucapnya penuh penyesalan.

Dia menjelaskan, organisasi PHSN ini murni dibentuk oleh guru wiyata bakti se Kabupaten Tegal untuk memperjuangkan nasibnya. Dipastikan tidak ada muatan politik. Visinya, ingin mewujudkan profesionalisme wiyata bakti sekolah di instansi pemerintah yang sejahtera. Sedangkan misinya, lanjut Masjid, mempersatukan guru wiyata bakti se Kabupaten Tegal, memperjuangkan karir, perlindungan hukum dan status kepegawaian serta kesejahteraan wiyata bakti.

Selain itu, pihaknya juga ingin menyalurkan bakat dan kreativitas wiyata bakti dalam segala bidang, melaksanakan program yang dapat meng-upgrade soft dan hard skill wiyata bakti serta mendorong terciptanya organisasi yang profesional, akuntabel dan good management.

“Rencananya, organisasi ini akan kami resmikan secara hukum dan akan di-akta notariskan,” imbuhnya. (yer/ima)

Facebook Comments