Metro Pekalongan

Revisi UU Lalu Lintas Dinilai Belum Perlu

UU LAJ

SEMINAR LALU LINTAS – Sejumlah narasumber sedang memaparkan materinya dalam seminar lalu lintas tingkat eks-Karesidenan Pekalongan di Hotel Dafam Pekalongan, Jumat (13/4).
WAHYU HIDAYAT

KOTA PEKALONGAN – Revisi Undang-Undang (UU) RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai belum perlu. Pasalnya, UU tersebut masih sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, sehingga belum mendesak dilakukan revisi.

Hal itu terungkap dalam Seminar Lalu Lintas dengan tema Perkembangan Angkutan Online dan Sepeda Motor sebagai Angkutan Umum di Jawa Tengah dengan Mendasari UU No 22 Tahun 2009, yang digelar di Hotel Dafam Pekalongan, Jumat (13/4).

Seminar yang dihadiri perwakilan Satlantas Polres bersama perwakilan Organda se-eks Karesidenan Pekalongan, serta pakar hukum dan perwakilan mahasiswa tersebut digelar menyikapi adanya rencana revisi UU No 22 Tahun 2009 oleh pemerintah bersama DPR, berkaitan perkembangan maraknya transportasi online berbasis aplikasi.

Belum perlunya revisi UU LLAJ ini, salah satunya disampaikan ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (Unikal), AH Asari, yang pada kesempatan tersebut menjadi salah satu narasumber.

Dia menjelaskan, rencana revisi UU tersebut saat ini belum diperlukan. Dengan keberadaan angkutan berbasis online untuk kemudian menjadi dasar revisi UU tersebut, belum merupakan kebutuhan nasional. Pasalnya, kondisi wilayah yang berbeda-beda membuat penerapannya akan berbeda pula. “Sehingga tidak diperlukan adanya perubahan atau revisi terhadap UU Lalu Lintas. Tetapi cukup diatur dengan peraturan daerah karena tidak semua daerah sama. Apabila UU itu direvisi, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru,” paparnya, dalam seminar yang dipandu oleh Dekan Fakultas Hukum Unikal Nurul Huda itu.

Menurut Ah Asari, mestinya pemerintah sesuai amanat UU siap menyediakan angkutan umum yang baik, murah dan bisa menjangkau ke beberapa wilayah dari pada kemudian melakukan revisi regulasinya.

Berkaitan dengan dengan kabar bahwa sepeda motor akan dimasukkan sebagai salah satu moda transportasi umum, menurutnya sangat tidak tepat. Alasannya, sepeda motor sangat rentan dilihat dari sisi keselamatan jika dimasukkan sebagai angkutan umum.

Hal senada disampaikan Kasat PJR Polda Jateng, AKBP Muhammad Ali, yang pada seminar tersebut menjadi narasumber, mewakili Dirlantas Polda Jateng.

Menurut dia, dalam UU No 22 Tahun 2009 sudah mengatur secara rinci dan sudah cukup mengakomodir perihal angkutan umum. “UU Lalu Lintas yang ada sudah cukup untuk mengakomodir kondisi saat ini, sehingga terkait revisi belum diperlukan,” katanya.

Sementara, perwakilan Organda Kota Pekalongan, Martoyo, menyerukan penolakan revisi UU No 22 Tahun 2009. Menirutnya, jika revisi UU No 22 Tahun 2009 disahkan, maka menyalahi aturan karena sepeda motor hanya untuk penumpang tunggal. “Jadi kami menolak jika sepeda motor di sahkan sebagai kendaraan umum,” ujarnya.

Perwakilan Organda Kabupaten Batang, H Idrus, pun menyampaikan hal yang sama. Dia juga menolak revisi UU tersebut.

Bahkan jika disahkan, pihaknya berencana untuk menemui Presiden RI bersama-sama dengan Organda se-Jateng. “Jika perlu kami akan mendatangi Presiden untuk menyuarakan penolakan terkait revisi UU,” tegasnya.

Dia kembali menegaskan bahwa UU No 22 Tahun 2009 tidak perlu direvisi. Menurutnya, siapapun harus mematuhi undang-undang tersebut. Angkutan umum yang melanggar aturan undang-undang itu harus ditindak. “Tidak perlu undang-undang tersebut direvisi. Mari tegakkan aturan hukum,” imbuh Idrus. (way)

Penulis: Wahyu Hidayat & Redaktur: Abdurrahman

Facebook Comments