Radar Kajen

Maksimalkan Pelayanan, Dewan Minta Penambahan Dokter

Kunker Puskesmas Doro

KUNJUNGAN KERJA – Untuk mengetahui penyerapan anggaran dan pelayanan kesehatan masyarakat, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan Kunjungan Kerja di Puskesmas Doro I, Rabu (11/4).
TRIYONO

Kunjungan Kerja Komisi B DPRD di Puskesmas Doro I

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang pengaturannya wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan diselenggarakan pemerintah adalah Puskesmas, yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu, meliputi pengobatan, upaya pencegahan, peningkatan maupun pemulihan kesehatan.

Sebagai bentuk peranserta Pemerintah dalam peningkatan kesehatan, sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (11/4), melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Puskesmas Doro I. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Saeful Bahri dan ditemui oleh Kepala Puskesmas, dr Sriyono. Hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Adhi Sulistyono.

Dari hasil Kunjungan kerja tersebut, ternyata jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Doro I, khususnya dokter masih sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan akan berdampak dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan meminta pihak Dinas Kesehatan untuk menambah tenaga dokter praktek sehingga pelayanan kesehatan bisa optimal.

Pada kesempatan itu, Kepala Puskesmas Doro I, Sriyono, juga menyampaikan bahwa dalam penyerapan anggaran tidak ada permasalahan yang berarti. Bahkan target yang telah ditentukan sudah terpenuhi. Namun dalam hal pelayanan, Puskesmas Doro I masih terkendala, yaitu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), karena dokter yang bertugas sementara hanya ada satu orang.

“Padahal Puskesmas Doro I ini merupakan Puskesmas Rawat inap, dengan jumlah kamar ada 12 bed, kemudian ditambah ruang Ponex ada 3 bed sehingga total jumlahnya ada 15 bed. Namun demikian sampai saat ini kita masih kekurangan dokter,” terangnya. Apabila diambilkan dari anggaran BLUD, lanjut dia, gaji tidak memungkinkan karena tidak mencukupi. Selain terkendala SDM, ketersediaan tanah Puskesmas Doro I juga sempit, terutama ketika ada pasien IGD yang akan parkir mengalami kesulitan.

“Untuk penyerapan anggaran dan target cukup bagus, apalagi di tiga bulan pertama Januari – Maret 2018 sudah mencapai 33 persen. Namun dengan kekurangan SDM khususnya dokter ini akan mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Untuk itu kekurangan dokter akan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan penambahan, sehingga pelayanan bisa berjalan dengan maksimal, apalagi kesehatan ini merupakan hal yang pokok,” terangnya.

Mengenai area Parkir sempit, Saeful memberikan solusi supaya dalam pembangunan ke depan bisa disiasati, seperti Puskesmas atau Gedung-gedung di Kota. Yakni dibangun dengan cara ditingkat, sehingga bagian bawah gedung bisa untuk area parkir pasien atau karyawan, sedangkan diatasnya bisa digunakan untuk perkantoran.

“Solusinya bangunan Puskesmas ditingkat. Bagian bawah untuk area parkir dan atasnya untuk kantor,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, H Sofwan Sumadi, menyampaikan bahwa masih terbatasnya tenaga dokter dapat diupayakan dengan memaksimalkan pelayanan dokter sebagai fungsional dan tidak merangkap dalam jabatan struktural. “Kurangnya SDM ini harus dicarikan solusi, jangan sampai Sarpras ditambah namun SDM tetap kurang,”imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Adi, menyampaikan bahwa sebenarnya kekurangan SDM terutama dokter sudah diupayakan solusinya dengan membuka pendaftaran, namun ternyata setelah dibuka peminatnya jarang, karena dokter lebih memilih praktek di wilayah Kota.

Mengakhiri kunjungan, Ketua Komisi B menyampaikan bahwa sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dengan terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau dan bermutu. (adv)

 

Facebook Comments