Radar Kendal

Terlibat Kasus, Oknum Dewan “Menghilang”

Ketua Panwaslu Kendal, Ubaidillah

Ketua Panwaslu Kendal, Ubaidillah

*Kasus Money Politik Disidangkan

KENDAL – Keberadaan Rubiyanto, anggota DPRD Kendal dari F PKS, yang tersangkut Kasus money politik dan pelanggaran pemilu saat reses tak diketahui keberadaanya. Meski demikian, proses sidang kasus dengan tersangka Kader PKS Zainudin sudah memasuki hari ketiga dengan agenda pemeriksaaan saksi secara verbal.

Hal itu dibenarkan Ketua Panwaslu Kendal, Ubaidillah, Kamis (12/4). Kata dia, dalam persidangan ke dua dan ketiga, Pengadilan Negeri Kendal memanggil 17 saksi. Panwaslu juga terus memantau proses peradilan terkait kasus itu hingga kasus selesai.

“Sidang sebelumnya, baik tersangka dan saksi-saksi yang diperiksa mengatakan bahwa Rubiyanto juga terlibat dalam Kasus tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan menguraikan bahwa terdakwa Zaenudin bersama-sama Rubiyanto (belum ditemukan) turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain.

“Pada dakwaan itu, terdakwa Zaenudin memahami isi dakwaan dan tidak ada keberatan. Kasus ini terdakwa diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) UU No 10 tahun 2016. Saksi penjara minimal 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar,” ungkap Ubaidillah didampingi Anggota Panwaslu Kendal, Arief Mutoffin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Prapto Utono, saat dikonfirmasi terkait keberadaan anggota Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto, menjelaskan bahwa sudah satu bulan Rubiyanto tidak hadir dalam kegiatan DPRD Kendal. Bahkan keberadaannya saat ini belum diketahui. Rubiyanto tidak pernah mengirimkan surat ataupun izin yang isinya tekait dengan kepergiannya kepada DPRD Kendal.

“Umroh katanya. Benar tidaknya dia umroh saya tidak tahu. Hingga ini belum ada surat pemberitahuan secara resmi mengenai dia berangkat umroh kepada DPRD,” kata dia.

Diungkapkan, dalam rapat paripurna pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW), Sri Supriyati yang digelar pada Kamis (12/4) Rubiyanto tidak hadir. Sesuai dengan kode etik dan tata tertib anggota DPRD, jika selama 60 hari tidak hadir secara berturut-turut dalam rapat dan kegiatan DPRD, maka dapat diusulkan untuk diganti (Pengganti Antar Waktu). “Jika memang sampai 60 hari, dia tidak hadir dan melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan maka sanksi yang diberikan adalah digantikan dengan PAW,” timpal dia. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments