Radar Batang

Program Kemiskinan Diminta Dievaluasi

Paripurna LKPJ

SERAHKAN REKOMENDASI – Ketua DPRD Batang, Imam Teguh Raharjo, menyerahkan dokumen rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati TA 2017 kepada Bupati Wihaji, kemarin.
AKHMAD SAEFUDIN

DPRD Batang Beri 7 Rekomendasi atas LKPJ Bupati Batang

DPRD memberikan tujuh rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun Anggaran 2017. Salah satunya meminta pemerintah daerah mengevaluasi ulang strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar lebih progresif.

Rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) itu kemarin disampaikan Sekretaris DPRD Batang, Nur Suhartiyah SH M Si, dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Batang Tahun Anggaran 2018. Dalam poin rekomendasi dimaksud, DPRD menyoroti persebaran jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang yang masih cukup tinggi.

Sebagaimana tersaji dalam dokumen LKPJ, tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang sebetulnya menunjukkan tren menurun. Tahun 2013 angkanya sebesar 11,96%, tetapi di tahun 2017 menjadi 10,80%. Jumlah penduduk miskin tersisa 81.500 jiwa.

DPRD menilai progres penurunannya belum signifikan, sehingga pemerintah daerah didesak segera menyevaluasi ulang strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. “Tujuannya adalah menemuka formula yang lebih efektif, sehingga pengurangan angka kemiskinan diharapkakn lebih progresif pencapaiannya,” kata Nur.

Selain kemiskinan, ada enam rekomendasi lain yang disampaikan DPRD. Pertama, terkait komposisi belanja modal yang selalu lebih kecil dari belanja barang jasa ditambah belanja pegawai, pemda diminta merubah kebijakan keuangan agar lebih produktif. Kedua, penyajian dokumen LKPJ diminta agar dilengkapi dengan data tahun 2017. Ketiga, masih soal data, pemda juga perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan BPS.

Keempat, DPRD meminta Tim Penyusunan LKPJ lebih meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD. Kelima, untuk kepentingan sinkronisasi data, penanggung jawab penyusunan LKPJ sebaiknya diserahkan ke Bapelitbang. Terakhir, pemda perlu meningkatkan belanja yang lebih produktif serta menciptakan kebijakan ramah investasii untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang.

Bupati Wihaji menyampaikan apresiasi mendalam atas pembahasan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2017. Tim Penyusunan LKPJ menurutnya telah menyempurnakan data-data sebagaimana diminta oleh DPRD, termasuk koordinasi dengan BPS.

“Kami berkomitmen penuh untuk mengkaji seluruh catatan rekomendasi yang disampaikan DPRD dan menindaklanjutinya sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Kami percaya, rekomendasi tersebut adalah bagian dari implementasi fungsi control DPRD yang muaranya pada perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan anggota DPRD,” ungkap Bupati. (sef)

Penulis: Akhmad Saefudin & Redaktur: Dony Widyo

Facebook Comments