Nasional

Pangkas Anggaran Infrastruktur, RAPBN 2019 Fokus Tambah Bansos

Pangkas Anggaran Infrastruktur, RAPBN 2019 Fokus Tambah Bansos

KABINET – Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (9/4/2018).
KOMPAS

JAKARTA – Memasuki tahun terakhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mengubah kebijakan politik anggaran. Jika di empat tahun awal kepemimpinannya difokuskan untuk membangun infrastruktur, satu tahun terakhir akan difokuskan pada pembangunan manusia.

Kepastian tersebut disampaikan presiden saat memimpin rapat kabinet paripurna terkait pagu indikatif 2019 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (9/4). Presiden pun meminta para menterinya untuk menyusun program dengan perspektif pembangunan SDM di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. “Susun program khusus mengenai investasi SDM,” ujarnya.

Presiden meminta, program pembangunan manusia di 2019 memiliki daya ledak yang besar, sebagaimana pembangunan infrastruktur tiga tahun terakhir yang perubahannya sangat terasa. Namun bukan dari wacananya belaka, melainkan juga manfaatnya.”Saya tidak ingin, nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan, pergeserannya,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dia meminta Menteri harus benar-benar menyusun program secara terukur dan riil. Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya, dalam programnya harus jelas siapa yang jadi objek pelatihan, ada berapa yang ditraining berapa, waktunya berapa lama, dan apa yang harus dikuasai dalam kurun tersebut. “Jangan hanya ada tambahan anggaran saja, tapi kegiatannya tidak kelihatan masif, brukkk,” tuturnya. Selain itu, agar lebih efektif, perlu juga dilakukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan paradigma politik anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur. Semua proyek yang sudah dibangunsudah direncanakan berlanjut sampai tahun 2019 atau lebih tetap berjalan. Hanya saja, diakuinya, dari anggaran yang diterima tahun 2019 nanti, alokasinya tidak hanya untuk fisik, namun juga dibagi ke pembangunan SDM. Salah satu programnya adalah sertifikasi pekerja konstruksi. “Kita punya pengembangan SDM. Kita punya training keselamatan konstruksi. Sertifikasi pekerja konstruksi akan digencarkan,” ujarnya.

Basuki menjelaskan, hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia. Sebab, dari sekitar 8 juta pekerja konstruksi di Indonesia, hanya 700 – 800 ribu saja yang sudah bersertifikasi.

Sementara itu, jumlah anggaran infrastruktur dari 2013 hingga tahun ini terus mengalami kenaikan. Pada 2013, total anggaran untuk sejumlah proyek infrastruktur mencapai Rp 155,9 triliun. Jumlah tersebut melonjak drastic pada 2018 dimana anggaran infrastruktur sebesar Rp 410,4 triliun. Tahun depan, pemerintah tidak lagi fokus pada pembangunan proyek infrastruktur, melainkan lebih kepada program-program social. Anggaran infrastruktur pun diprediksi akan menurun dibanding tahun ini. ”

“Sesuai disampaikan Presiden (dan) Wapres, seluruh menteri harus tetap menjaga dan fokus pelaksanaan APBN 2018, sehingga semua program-program yang untuk masyarakat itu bisa dirasakan. Apakah itu program yang tadi merupakan prioritas infrastruktur, tapi sekarang fokusnya lebih kepada sumber daya manusia, sehingga program sosial seperti PKH, program untuk membantu kelompok  miskin, pendidikan, kesehatan. Itu semuanya harus ditingkatkan dari sisi akselerasi dan eksekusinya. Itu merupakan satu instruksi yang akan kita lakukan,”jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memastikan, meski infrastruktur tidak lagi menjadi fokus utama dalam APBN tahun 2019, pihaknya memastikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan maupun yang sudah berjalan, tetap bisa dirampungkan sesuai rencana. Bedanya, Kementerian terkait dalam hal ini Kemen PUPR dan Kemenhub tidak bisa lagi sekedar mengandalkan APBN. Dia harus mencari alternative pendanaan proyek lainnya, salah satunya melalui skema pembiayaan infrastruktur Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau dengan kata lainmenggandeng swasta.

“Alokasi untuk infrastruktur terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Itu akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan. Namun mereka sekarang akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPBU. Sehingga anggaran untuk alokasi belanja, modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan space dari fiskalnya akan dipakai lebih banyak kepada belanja sosial dan pendidikan,”jelasnya.

Sedangkan rencana target penerimaan dan belanja negara, Sri Mulyani menuturkan bahwa total penerimaan negara akan ditargetkan meningkat antara 7,6 persen. Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan dinaikkan sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa terdapat peningkatan  sekitar 8,3 persen. “Tapi semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Yang jelas tahun depan, pemerintah akan berusaha mendesign APBN 2019 yang dari sisi satu adalah dia tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial. Namun dia tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN,”imbuhnya.

Terkait menurunnya anggaran infrastruktur tersebut, pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira menuturkan hal tersebut justru akan membuat kinerja APBN tahun depan, tidak kredibel. Sebab, dengan adanya pemangkasan belanja infrastruktur, sementara target Proyek Strategis Nasional tidak dikurangi, maka yang akan dipaksai mendanai adalah BUMN. Dampaknya, kinerja BUMN akan terganggu dengan kondisi utang yang makin menumpuk. “Jadi sebaiknya jumlah PSN dipangkas 120 proyek lebih agar beban pembiayaan infrastruktur terkendali,”jelasnya pada koran ini, kemarin. Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 245  proyek infrastruktur yang masuk dalam PSN.

Selain itu, Bhima juga mengkritisi, rencana pemerintah untuk melakukan pemambahan belanja social. Dia menilai, dengan kebijakan bersifat populis tersebut, maka kredibilitas fiscal bisa turun. Begitu juga dengan rencana pemerintah menaikkan target penerimaan negara, hal tersebut akan membuat shortfall makin membengkak. “Tahun ini targetnya (pajak) naik 20 persen dibanding realisasi tahun lalu. Padahal penerimaan pajak dua tahun terakhir growth nya 4 persen. Shortfall pajak akan membesar, pemerintah akan terbitkan utang lebih banyak untuk tutup defisit anggaran. Nanti ini akan berefek ke kepercayaan investor dan evaluasi credit rating utang,”urainya. (far/ken)

Facebook Comments