Radar Kajen

Kepemilikan Akta Kematian Meningkat

Dari 20 Jiwa/Tahun jadi 5.000 Jiwa/Tahun

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan meluncurkan program inovasi Mati Resmi Amat Tampan (Setiap kematian pasti masuk register kami, terbitkan akta kematian tanpa permohonan). Terobosan itu untuk mendongkrak kepemilikan akta kematian.

Sebab angka kematian rata-rata pertahun di Kabupaten Pekalongan sekitar 5 ribu jiwa. Namun, jumlah pemohon akta kematian sebelum tahun 2016 hanya 20 jiwa/tahun, atau sekitar 0,40 persen. Padahal, dokumen akta kematian ini penting, baik bagi negara maupun keluarga yang ditinggalkan.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Bambang Supriyadi. Menurutnya, program inovasi itu digulirkan dengan persoalan masih rendahnya pemohon akta kematian.

Diterangkan, sebelum program itu diluncurkan pada 8 Agustus 2016, pemohon akta kematian ini hanya 0,40 persen atau sekitar 20 jiwa pertahun, dari rata-rata angka kematian 5 ribu jiwa pertahun. Salah satu faktor rendahnya permohonan akta kematian karena masyarakat belum memahami pentingnya dokumen akta kematian tersebut.

“Akta kematian ini sangat penting, baik bagi negara maupun pribadi pemohon. Bagi negara, misalnya, untuk validasi data kependudukan. Program pemerintah pun bisa lebih tepat sasaran, karena tidak mungkin ada lagi warga yang sudah meninggal dunia masuk menjadi sasaran program karena sudah terdata di register. Bagi pribadi pemohon bisa digunakan untuk mengurus asuransi, warisan, dan sebagainya,” terang Bambang.

Melihat pentingnya dokumen akta kematian, pihaknya berupaya mendongkrak kepemilikan akta kematian tersebut melalui program inovasi Mati Resmi Amat Tampan tersebut. Dengan mengoptimalkan peran petugas pencatatan peristiwa lahir, mati, pindah, dan datang (petugas Lampid) di tingkat desa, maka setiap kejadian kematian di tingkat desa akan dicatat oleh petugas Lampid.

“Petugas Lampid ini cukup melaporkan adanya kejadian kematian di desa melalui WA atau aplikasi yang ada. Kami catat di buku register dan diterbitkan akta kematiannya. Selanjutnya dengan membawa surat keterangan kematian dari desa, akta kematian itu bisa diambil. Selain mendapatkan akta kematian, mereka juga diberi kartu keluarga yang terbaru. Jadi tanpa permohonan mereka akan mendapatkan dua dokomen yakni akta kematian dan kartu keluarga terbaru,” ungkapnya.

Dengan akta kematian, warga miskin bisa mendapatkan program santunan kematian Pemkab Pekalongan sebesar Rp 1 juta. Menurutnya, pada tahun 2017, pemda mengalokasikan santunan kematian sebesar Rp 2 miliar untuk 2 ribu warga miskin yang meninggal dunia.

Untuk program inovasi ini pun mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan masuk penilaian lomba inovasi pelayanan masyarakat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 ini.

Dikatakan, program pionir ini juga bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Selain itu, imbuh dia, program ini berkelanjutan, artinya siapapun pemimpin atau kepala daerahnya masih bisa dilaksanakan.

“Program inovasi ini sekarang masih dinilai di tingkat Kementrian PAN dan RB.” (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments