Radar Kajen

Penggunaan DD Diminta Sesuai Aturan

Binmatkum

BINMATKUM – Kasintel Kejari Kabupaten Pekalongan, Mahdi Suryanto, tengah memberikan penyuluhan Binmatkum bagi Kepala Desa, BPD, Sekdes dan Tim PKK se-Kandangserang di Aula Desa Lambur, Kendangserang.
TRIYONO

Agar tak Terjerat Hukum

Dalam penggunaan Dana Desa (DD), Kepala Desa diminta dapat merencanakan, menggunakan dan melaporkan anggaran desa serta kegiatan-kegiatan desa dengan baik sesuai aturan. Dengan demikian tidak terjerat kasus hukum.

Hal itu ditegaskan Kasintel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Mahdi Suryanto dalam kegiatan Penerangan dan Penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum (binmatkum) 2018 di Aula Balaidesa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Senin (3/4).

Binmatkum bertema ‘Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi’ diikuti oleh seluruh Kepala Desa, BPD, Sekdes dan Tim PPK se Kecamatan Kandangserang.

Dikatakan Mahdi, Dana Desa, Bankeu dan ADD anggaran yang cukup besar, diharapkan Kades bisa memahami aturan-aturan yang ada, agar tidak terjerumus pada persoalan yang tidak diinginkan.

“Ya, karena dana tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kades juga harus memahami seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban,” terangnya.

Melalui pertanggungjawaban pelaporan dan hasil pelaksanaan yang baik, maka tidak akan timbul masalah dikemudian hari. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dalam kegiatan Binmatkum kali ini fokus pada peningkatan kesadaran dari masyarakat desa khususnya perangkat, BPD, Kepala Desa se- Kecamatan Kandangserang.

“Karena mencegah lebih baik daripada mengobati dan represif itu langkah terakhir,” harapnya.

Mudah mudahan, lanjut dia dengan kegiatan rutin Binmatkum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa.

Disinggung terkait dengan ada desa ‘nakal’, menurutnya disitu ada bagiannya dalam hal ini adalah Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Jadi disitu setiap ada permasalahan sesuai prosedur ditangani oleh Pemerintah Desa itu sendiri, melalui Dispermades, Tapem dan Apip. Namun apabila ditemukan pelanggaran karena dalam hal ini pelanggaran ada administrasi dan ada pidana, ketika Apip menemukan pidana tentunya otomatis diserahkan ke aparat penegak hukum Kejaksaan atau Kepolisian.

“Sebenarnya regulasi sudah jelas sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dipahami jadi tinggal dijalani sesuai aturan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan pihak yang terkait bagian pemerintahan Bapermades,’ terangnya.

Dalam kesempatan sama, Plt Camat Kandangserang, M Arifin mengaresiasi penyuluhan huku tersebut. Dari Kecamatan Kandangserang merasa sangat gembira karena dibantu pemahaman hukum kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Tim Penggerak PKK dan BPD, sehingga diharapkan Dana Desa, Bankeu, ADD dan kegiatan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk kendalanya kawan-kawan kepala desa belum memahami ketentuan mengenai dana itu sesuai dengan ketentuan mengenai dana itu sesuai dengan peraturan perundangan. Karena masing-masing mempunyai sumber pedoman sendiri-sendiri seperti Dana Desa yang setiap tahun terjadi perubahan,” ungkapnya. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments