Nasional

Minta KPK Ikut Jaga Stabilitas

Minta KPK Ikut Jaga Stabilitas

RAPAT PRESTASI – Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menpora Imam Nahrawi (3kanan), Ketua Kontingen Asian Games XVIII Irjen Pol Syafruddin (kiri) usai rapat prestasi Asian Games XVIII tahun 2018 di Jakarta, Kamis (8/3/2018).
SETWAPRES

JAKARTA – Sikap pemerintah berseberangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana mengumumkan sejumlah calon kepala daerah (cakada) sebagai tersangka. Itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (13/3). Dia menuturkan bahwa pemerintah berharap stabilitas situasi menjelang pilkada itu bisa terjaga. Tidak terganggu dengan penetapan tersangka cakada.

JK menuturkan memang KPK punya pandangan sendiri terkait dengan pengumuman penetapan tersangka. Tapi, disisi lain, ada pula pandangan pemerintah terkait dengan rencana tersebut. “Pandangan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam untuk menjaga stabilitas, menjaga proses. Kita lihat saja lah nanti,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, kemarin (13/3).

Tapi JK menyebut pernyataan pemerintah tersebut sebagai permintaan. Perlu ada pemahaman bersama antara KPK dan pemerintah. “Jadi saya bilang dua pandangan yang tentu harus disepakati,” ungkap dia.

Sikap pemerintah itu disampaikan dua hari lalu (12/3) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Menko Polhukam Wiranto menjelaskan bahwa permintaan menunda penetapan cakada sebagai tersangka oleh KPK bertujuan baik.

“Bukan mencegah untuk penindakan, bukan untuk mencegah pengusutan,” tegasnya. Permintaan itu disampaikan supaya tidak ada tuduhan KPK masuk dalam ranah politik. “Tujuan kami baik,” ujar dia di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin (13/3).

Namun demikian, sambung Wiranto, permintaan itu bukan berarti perintah. KPK boleh menuruti atau tidak. “Silakan saja kalau kemudian nggak mau silakan saja. Namanya bukan pemaksaan,” ucap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.

“Tidak ada paksaan, semuanya imbauan,” tambah dia. Pejabat asal Jogjakarta itu pun menyampaikan kembali, permintaan itu disampaikan sebagai bentuk komunikasi guna menjamin pilkada serentak berjalan aman, tertib, dan lancar.

Lebih lanjut, JK menuturkan bahwa yang sulit memang bila ada operasi tangkap tangan (OTT). Tentu pengumuman tersangka tidak bisa ditunda-tunda. Meskipun dalam masa pilkada. “Tapi yang sulit itu sebetulnya kalau OTT. Kalau penyelidikan biasa mungkin bisa ditunda tapi kalau OTT ya hari ini di OTT hari itu kena masalahnya,” tegas JK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan sikap lembaganya tidak akan berubah. Menurut dia, pemerintah lebih baik mencari solusi menyikapi pengumuman tersangka cakada itu. Seperti membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pergantian calon terdaftar pilkada. “Daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup ada peristiwa pidananya,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan penundaan atau penghentian sementara pemeriksaan kasus korupsi terhadap calon kepala daerah pernah dibahas di DPR pada 11 Januari lalu melalui rapat konsultasi. Kapolri, pimpinan KPK, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam pertemuan tersebut. “Waktu itu, kebetulan saya yang pimpin rapat,” ucap dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.

Saat itu, tutur dia, muncul gagasan untuk menghentikan proses pemeriksaan selama pilkada. Baik perkara yang ditangani polri, kejaksaan, maupun KPK. Namun, tidak ada kata sepakat terhadap usulan tersebut. Sebab, lanjutnya, tidak ada dasar hukum untuk menghentikan pemeriksaan atau menetapkan tersangka bagi mereka yang terjerat kasus korupsi.

Muncul pula pertanyaan, ungkap Fadli, apakah penghentian proses hukum itu tidak malah melanggar hukum itu sendiri. “Akhirnya, kami sepakat poin itu dihilangkan, sehingga tidak ada kesepakatan tentang masalah itu,” paparnya.

Politikus Partai Gerindra itu menerangkan bahwa proses hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai ada upaya kriminalisasi atau memanfaatkan kasus hukum untuk kampanye memenangkan atau menjatuhkan lawan politik. “Karena itu, perlu kehati-hatian,” ungkap dia.

Jika ada kasus yang berkaitan dengan para peserta pilkada, penegak hukum harus berhati-hati dalam menanganinya. Apa saja bukti-bukti yang dimiliki. Jangan sampai penanganan kasus itu merugikan salah satu pihak yang sedang bertanding dalam proses demokrasi.

Setiap orang harus diperlakukan adil di mata hukum. Jika calon kepala daerah yang terkena OTT tetap diproses, maka calon lain yang terkena masalah hukum tidak boleh ditunda atau dilindungi. “Bagaimana mendudukan hukum di negara kita secara adil,” urainya.

Dia menilai, jika ada penundaan hukum, maka sama saja dengan menunda masalah. Fadli menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menjadi dasar untuk menunda proses hukum. “Tidak ada payung hukumnya,” tegasnya. (jun/syn/tyo/lum)

Facebook Comments