Radar Kajen

Dana Bos Dilarang Melenceng

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang melenceng. Sebab dana BOS merupakan mandat dari pemerintah pusat untuk sekolah tingkat SD Negeri dan SMP Negeri dengan tujuan untuk mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

Hal itu diungkapkan Bupati Pekalongan, H Asip Kholbihi, ketika Sosialisasi Pengelolaan Dana Bos di aula lantai I Sekretariat Daerah.

Dalam sosialisasi diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS sekolah tingkat SD dan SMP Negeri se Kabupaten Pekalongan. Serta menghadirkan narasumber Dr Haryanto,dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

“Mandat dari pemerintah pusat tersebut harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan serta harus bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi anggaran dan pengelolaan harus dikedepankan. Oleh karenanya sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pembekalan para kepala sekolah dan bendahara sekolah,” ungkapnya.

Bupati bersyukur bahwa selama ini tidak ditemukan penyimpangan atau deviasi pengelolaan dana BOS di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, penyimpangan bisa terjadi karena 2 faktor, yakni penyimpangan yang disengaja dan penyimpangan karena ketidaktahuan dalam hal pengelolaannya.

“Saya berharap di Kabupaten Pekalongan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS ini,” harap Bupati.

Dikatakan, tahun 2018 ini dana BOS yang diterima oleh Pemkab Pekalongan sebesar Rp 78 miliar. Kemudian pemerintah provinsi juga memberikan bantuan sebesar Rp 23 miliar yang dikhususkan untuk dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Hj Sumarwati, menyampaikan bahwa tujuan sosialiasi adalah dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan persepsi dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mulai tahun 2017, kata Sumarwati, anggaran dana BOS telah masuk dalam APBD Kabupaten Pekalongan. Sehingga perlu memperhatikan kesesuaian antara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. “Pada tahun 2018 dana anggaran BOS sesuai dengan NPH dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 78.063.600.000.” (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments