Metro Pekalongan

Puluhan APK Paslon Pilgub Dicopot

APK Dicopot

COPOT – Petugas Satpol PP bersama Panwas dan KPU menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah titik, karena tidak sesuai dengan aturan.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Petugas dari Satpol PP Kota Pekalongan didampingi Panwas, KPU dan instansi terkait lain mencopot atau melepas alat peraga kampanye (APK) milik paslon Pilgub Jateng 2018, Senin (26/2).

Penertiban dilakukan di sejumlah titik dimulai dari Kawasan Mataram yakni di pertigaan Jalan Wilis dan Jalan Mataram, di Jalan Wilis, pertigaan Jalan Mataram dan Jalan Majapahit, dan di Kawasan Ponolawen.

Kegiatan penertiban tersebut dilakukan sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara KPU, Panwas dan instansti terkait yang membahas tentang kampanye. Kemudian, Panwas juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU yang selanjutnya diteruskan oleh KPU kepada tim paslon. Karena tak kunjung dilepas secara mandiri, KPU memberikan surat rekomendasi kepada Satpol PP sebagai penegak Perda untuk melakukan penertiban.

Ketua Panwas Pemilihan Kota Pekalongan, Sugiharto menjelaskan, kegiatan penertiban tersebut merupakan tindaklanjut atas rekomendasi Panwas, terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon. Pelanggaran yang dilakukan berupa pemasangan APK yang bukan merupakan APK resmi fasilitasi dari KPU serta penempatannya yang tidak sesuai PKPU dan Perwal Nomor 16 Tahun 2018.

“Ada beberapa pelanggaran diantaranya tim kampanye paslon ini memasang APK tidak sesuai dengan PKPU, dan Perwal. Serta APK yang dipasang bukan merupakan APK resmi fasilitasi dari KPU. Paslon memang diperbolehkan membuat sendiri APK maupun bahan kampanye tapi dengan desain dan materi yang sama atau atas persetujuan dari KPU. Sedangkan yang dipasang ini bukan merupakan APK resmi,” jelasnya.

Dikatakan Sugiharto, berdasarkan pantauan Panwas saat ini sudah ada ratusan APK yang terpasang di Kota Pekalongan yang merupakan akumulasi sejak tanggal 12 Februari, karena belum pernah dilakukan penertiban. Pihaknya sudah mencatat pelanggaran-pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi baik kepada tim paslon maupun KPU. Rekomendasi kepada tim paslon berisi imbauan untuk melepas APK, sudah diberikan sejak 17 Februari lalu, sedangkan rekomendasi kepada KPU diberikan pada 20 Februari.

“Rekomendasi berisi imbauan yang kami berikan kepada tim paslon yakni terkait APK yang kami catat sudah dipasang sebelum masa kampanye, atau setelah penetapan paslon yakni pada 12 Februari hingga 14 Februari. Sedangkan rekomendasi kepada KPU diberikan terkait APK yang dipasang, setelah masuk masa kampanye. Namun pemasangannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Saat ini APK yang dipasang tidak sesuai aturan terus bertambah, karena tim paslon tidak melakukan pencopotan sesuai rekomendasi, dan penertiban oleh instansi terkait juga terkesan lamban,” tambah Sugiharto.

Kabid Penegakkan Perda pada Satpol PP, Nur Sobah mengatakan, kegiatan penertiban kali ini merupakan tindaklanjut hasil koordinasi yang dilakukan Panwas dan KPU tentang pelaksanaan Perwal Nomor 16 Tahun 2018. “Agenda hari ini kami tertibkan beberapa spanduk atau baliho yang memang tidak sesuai dengan PKPU dan Perwal, dimana banyak APK yang dipasang ini bukan merupakan fasilitasi dari KPU sehingga perlu dilakukan penertiban,” jelas Nur Sobah.

Dalam penertiban kali ini, pihaknya fokus terhadap APK yang dipasang di ruang terbuka serta di Jalur Pantura. Namun ia menyatakan, kedepan agenda penertiban akan terus dilakukan oleh petugas terhadap APK yang berada di dalam perkampungan maupun titik lainnya. “Kami sudah dapat data dari KPU dan Panwas. Selanjutnya kedepan kami akan menggelar penertiban secara rutin khususnya yang ada di perkampungan,” tandasnya. (nul)

Penulis: M. Ainul Atho’ & Redaktur: Abdurrahman

Facebook Comments