Radar Kajen

Panwas Temukan Pelanggaran Kampanye

Pelatihan Kampus

PELANGGARAN – Salah seorang anggota paslon Pilgub Jateng diduga melakukan pelanggaran kampanye dalam sebuah acara pelatihan di sebuah kampus di Kabupaten Pekalongan.
MUHAMMAD HADIYAN

Dalam Acara Pelatihan di Kampus

Panwaslu Kabupaten Pekalongan menemukan pelanggaran kampanye di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan, Sabtu (24/2) kemarin. Pelanggaran tersebut ditemukan dalam sebuah acara pelatihan remaja yang digelar oleh organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi.

Acara pelatihan itu menghadirkan salah satu anggota pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai key note speaker.

Saat acara berlangsung ternyata banyak disisipkan Materi yang berkaitan dengan kampanye dukungan untuk paslon tersebut. Padahal regulasinya jelas bahwa dalam UU Nomor 8 tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016 Pasal 69 huruf (i) disebutkan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan merupakan tempat yang dilarang digunakan untuk kampanye.

Hal tersebut diungkapkan oleh Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno, kemarin. Ia mengatakan, sebelumnya pihak Panwas sudah menerima informasi mengenai acara pelatihan itu. Sehingga pihaknya secara langsung mengawasi jalannya acara.

“Sebelumnya kami sudah diinformasikan mengenai acara tersebut. Sehingga kami mengawasi jalannya acara agar tidak melanggar ketentuan mengenai kampanye. Kami juga sudah menyampaikan peringatan agar tidak ada unsur kampanye kepada panitia sebelum acara dimulai. Tetapi ternyata tetap saja ada materi kampanye selama acara berlangsung,” terang Wahyudi.

Untuk itu, Wahyudi menegaskan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari pihak panitia penyelenggara dan kampus setempat agar ke depan tidak ada lagi penggunaan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk kampanye.

Komisiner Panwaslu itu juga mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi adanya dugaan pelanggaran dalam Pilgub Jateng 2018 di Kota Santri ini. Sebab, pelanggaran bisa terjadi dimana saja, termasuk tempat-tempat yang sejatinya steril dari unsur-unsur kampanye.

“Kami mengajak masyarakat, siapapun, untuk ikut mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi dalam Pilgub ini,” terang Wahyudi.

Panwaslu juga mengingatkan, pihaknya tidak melarang adanya kampanye. Hanya saja kampanye harus dilakukan mengikuti aturan yang berlaku. Diantaranya tidak dilakukan di fasilitas publik, seperti sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Selain itu, lanjut dia, kampanye tidak boleh dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Setiap ada unsur kampanye diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut ke pihak terkait. “Tidak hanya itu, setiap kampanye juga wajib memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebelum melakukan kampanye,” tandasnya. (yan)

Penulis: M. Hadiyan & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments