Radar Kajen

Penambangan Batu Diluar IUP

Mediasi Penambang Batu

MEMANAS – Mediasi pengusaha penambangan batu dengan warga Desa Pedawang yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD memanas. Hal itu karena penambangan yang sudah melebar ternyata melanggar aturan.
TRIYONO

Mediasi di DPRD Memanas

Mediasi masyarakat Desa Pedawang dengan pengusaha pertambangan batu di ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (26/2), memanas. Hal itu karena penambangan batu tetap beroperasi, meski telah melanggar. Atas kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Pekalongan meminta pengusaha untuk menghentikan aktivitasnya karena meresahkan masyarakat sekitar.

Pantauan Radar, mediasi berlangsung mulai pukul 14.00 wib dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Endang Sulastrininsih. Rapat gabungan bersama Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Perkim, Camat Doro, Kepala Desa Rogoselo, Kepala Desa Pedawang, Karanganyar, dan sejumlah masyarakat Pedawang.

Ketua Perkumpulan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (PFMPL) Kabupaten Pekalongan, Gunawan, menyampaikan bahwa surat edaran kesepakatan bersama di DPRD pada 19 Desember 2017 tidak diindahkan oleh pengusaha. Sampai 8 februari 2018 penambangan tetap berjalan walaupun secara manual.

“Kamis malam 8 februari 2018, Wardoyo selaku pengusaha mendatangkan alat berat dan 11 Februari mulai penambangan batu dan Sirtu. Dengan menggunakan alat berat itu memicu kegelisaham warga Pedawang, ” terangnya.

Tak hanya itu saja, lanjut dia, kelompok pengusaha penambang juga menyuap warga dengan memberima sejumlah uang pada 1 januari 2018. Plus, penambangan juga dilakukan diluar Ijin Usaha Penambangan (IUP). Rekomtek dari Dinas PSDA Provinsi sebagai acuan dan pedoman penambangan tidak diindahkan. Rekomtek tersebut dilanggar dengan sengaja bahkan secara terang-terangan.

“Terbukti sejak awal dari adanya sidak oleh Dinas PSDA Provinsi Jateng mengingatkan untuk tidak menambang lokasi di luar IUP yang saat ini juga dipermasalahkan oleh warga Desa Pedawang,” imbuhnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Heri Triyono Sabdo, mendengar keluhan warga meminta perwakilan dari pengusaha memberikan jawaban mengenai aktivitas yang sudah dilakukan selama ini. Karena kegiatan penambangan sudah meresahkan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, perwakilan pengusaha pertambangan bagian teknik, Gutomo, memberi penjelasan melenceng dari kenyataan di lapangan. Hal itu membuat situasi memanas.

“Kami sudah sesuai karena IUP tertera 1 hektar dan itu sesuai ijin yang dikeluarkan PSDA Provinsi,” terangnya.

Heri Triyono Sabdo pun meminta supaya pengusaha melihat kembali kondisi di lapangan, karena dalam kenyataanya banyak masyarakat yang protes.

“Jangan bermain main dengan ijin karena pengusaha bisa saja memindah patok untuk memperluas penambangan,” ungkapnya.

Heri pun sempat panas karena mengetahui penambangan batu melanggar. Ia keluar dari ruang rapat, sambil berkata: “Itu sudah salah kenapa dibahas, yang bisa harus ditutup,” cetusnya.

Sementara Camat Doro, Yuhanto, mengaku tidak diberi tembusan oleh pihak pengusaha dengan adanya pertambangan tersebut. “Sejak adanya pertambangan sampai saat ini belum ada yang koordinasi ke kami. Untuk itu kami sebagai pemangku wilayah berhak untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan penambangan harus ditutup sembari menunggu kajian lebih lanjut,” katanya.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, yang geram, meminta DPRD mengeluarkan surat rekomendasi penutupan penambangan batu. “Bukan atas nama saya pribadi atau komisi, melainkan atas nama DPRD yang merekomendasikan ke Dinas terkait untum segera ditutup,” imbuhnya. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments