Radar Batang

Tidak Semua Data Arsip Panwas Bisa di Publikasikan

Bimtek Bawaslu

BIMTEK – Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Batang, Lutfi Dwi Yoga saat menyampaikan materi dalam Bimbingan Teknis yang berlangsung di Rumah Makan Mulia Resto, Senin (26/2).
M Dhia Thufail

BATANG – Ada beberapa data atau informasi yang sangat rawan ketika diberikan ke Masyarakat, karena masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Apabila data data tersebut dimunculkan, maka akan menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 nanti, khususnya ditingkat pengawasan.

“Produk kebijakan Pengawasan yang sudah di plenokan oleh komisioner bisa di publikasikan ke Masyarakat, namun yang sifatnya masih sengketa belum bisa di publikasikan. Ketika belum ada putusan akhir dalam sengketa belum boleh diekspos termasuk pelapor, saksi, dan korban yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran pemilu. Karena membahayakan keselamatan dan kehidupan Pengawas Pemilu dan Keluarga,” kata Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pansawlu Kabupaten Batang, Lutfi Dwi Yoga , Senin (26/2).

Ia mengatakan, dengan adanya bimbingan teknis ini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pengolaan arsip, khususnya anggota Panwas di kecamatan. Sehingga mempermudah ketika Panwas Kecamatan dimintai data dokumen yang sudah diarsipkan secepatnya akan tersajikan.

“Arsip memiliki nilai guna hukum, sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mengamankan arsip,” tambah Lutfi.

Ia mengharap, agar Panwas di tingkat Kecamatan bisa memilah milah mana informasi yang bisa di berikan ke pada publik, dan mana informasi yang harus diumumkan tanpa harus ada permintaan dari masyrakat khususnya dalam Pilgub 2018.

Kepala Sekertariat Panwas Kabupaten Batang, Mustamsikin menambahkan, permohonan informasi publik dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, atau surat elektronik (e-mail) dan memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan dan memenuhi persyaratan.

“Adapaun yang berhak mengajukan permohonan informasi publik yaitu orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, badan publik secara tertulis dan bisa di pertangung jawabkan,” kata Mustamsikin.

Pengelolaan arsip Pemilu pada Pilgub tidak memiliki kendala yang berarti lanjutnya, karena hampir staf Panwas ASN sudah terbiasa dengan pengarsipan. Namun hanya saja pada kode vikasi yang terkait dengan pengawasan terkendala pada petujuk pelaksana teknis yang berbeda. (fel)

Penulis: M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo

Facebook Comments