Radar Batang

Penyediaan RTH Harus Dipenuhi dan Diawasi Dari Awal

RTH

DISKUSI – Rombongan Komisi D DPRD Batang berdiskusi dengan Sekretaris DPRD dan Kepala DLH (enam dan lima dari kanan) Kota Minahasa Utara terkait RTH, belum lama ini.
DONY WIDYO

Setiap investor yang akan berinvestasi dengan membangun perusahaan maupun membuat perumahan di suatu daerah, diwajibkan untuk menyediakan lahan terbuka hijau di kawasan yang akan dikembangkannya. Namun, pada kenyataanya ada investor yang tidak memenuhi kewajiban itu, dan jikapun ada luasannya jauh dibawah ketentuan.

“Memang sudah ada ketentuan bahwa setiap investor yang membangun pabrik ataupun perumahan wajib menyediakan RTH, namun pada kenyataanya sering kali ada yang melanggar. Karena itulah, yang terpenting agar ketentuan itu dilaksanakan adalah adanya pengawasan sejak awal,” ujar Kepala Dinas Lingkunganb Hidup (DLH) Kota Minahasa Utara, Dra Tineke Rarung saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Batang, Kamis (22/2).

Pada kunjungan kerja tersebut, rombongan dari dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batang Nur Cahyaningsih ditemui oleh Sekretaris DPRD Kota Minahasa Utara Minut dr Harly Sompotan dan Kepala DLH beserta jajarannya. Tujuan dari kegiatan itu sendiri adalah untuk tukar pikiran terkait penataan Ruang Terbuka Hijau.

Tineke Rarung menjelaskan, untuk meningkatkan ketaatan investor terhadap penyediaan RTH ditiap perusahaan maupun perumahan, maka pengawasan harus dilakukan sejak awal proses pembangunannya. Di Kota Minahasa Utara, pengawasan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa dan juga camat. Mengingat merekalah yang berada dekat dengan lokasi pembangunan.

“Sejak pembahasan perijinan pendirian perusahaan maupun perumahan, kades dan camat kita libatkan. Nantinya merekalah yang pro aktif melakukan pengawasan, dan jika ada yang melanggar, maka bisa langsung memberikan teguran. Jika hal itu diabaikan, maka kades atau camat akan berkoordinasi dengan OPD terkait yang bisa berujung pada tindakan tegas berupa pembatalan izin. Itu jika memang pihak investor tetap membandel terhadap ketentuan yang telah ditetapkan,” jelas Tineke Rarung.

Selain itu, disejumlah kawasan perkotaan maupun perkantoran juga wajib tersedia Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mengurangi polusi dan menambah keasrian lingkungan. “Bahkan di ruko-ruko juga harus ada penghijauan, minimal dengan adanya tanaman di pot yang tingginya minimal 50 cm. Dan untuk pohon-pohon penghijauan yang ada dipinggir jalan maupun kawasan hijau, juga dilarang ditebang. Jika ada yang menebang, maka dia wajib mengganti 10 kali lipat dari jumlah yang ditebang,” beber Tineke Rarung.

Ditambahkan, di Kota Minahasa Utara juga ada ketentuan jika setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan wajib untuk menanam pohon terlebih dahulu. “Nantinya pohon yang ditanam difoto, trus dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Cahyaningsih mengatakan, Kabupaten Minahasa Utara sangat luar biasa dari segi kelestarian alam, terutama soal sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH). Termasuk juga dalam menjaga kelestarian lingkungan, terlihat dari adanya ketentuan menikah wajib menanam pohon dan juga sanksi tebang satu mengganti 10 kali lipat.

“RTH Minahasa Utara bisa menjadi contoh bagi daerah lain, lebih khusus daerah Batang untuk mampu mengembangkan sistem tersebut. Mengingat keterbatasan lahan sering kali menjadi alasan investor untuk menyediakan RTH. Dan nantinya hasil dari tukar pikiran ini akan kita koordinasikan dengan OPD terkait di Kabupaten Batang,” tandas Nur Cahyaningsih. (don)

Penulis & Redaktur: Dony Widyo

Facebook Comments