Radar Batang

Bupati Batang Geram dengan Pembangunan Tol

Konferensi Pers Bupati Batang

KONFERENSI PERS – Bupati Batang didampingi Wakil Bupati menggelar Konferensi Pers dengan awak media, Senin (26/2).
M Dhia Thufail

Permintaannya Penambahan Exit Tol dan Rest Area Tak Ditanggapi

Bupati Batang, Wihaji merasa geram dengan pembangunan proyek jalan tol yang ada di wilayahnya. Pasalnya, usulanya selama ini terkait penambahan exit tol dan Rest Area belum juga diakomodir. Sehingga Senin (26/2) ia memanggil Kementrian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Pelaksana Jalan Tol ( BUPJT) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Kami sudah Panggil, Kementerian PU, BPJT, BUPJT terkait usulan kita pada waktu dulu untuk memikirkan dan memperhatikan keberadaan UMKM yang terkena dampak pembangunan jalan tol,” ujar Wihaji saat menggelar Konferensi Pers di ruang kerjanya, Senin (26/2).

Menurutnya, dampak pembangunan jalan tol sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM. Sehingga, apabila jalan tol itu di fungsikan, maka akan ada penurunan omset, baik untuk usaha rumah makan maupun usaha ekonomi kreatif lainya.

“Kami sudah mengusulkan exit tol dan rest area yang terkoneksi dengan obyek wisata, dan dari hasil rapat tadi saya menuntut kepada mereka agar usulan tersebut dapat di penuhi,” tegas Wihaji dengan raut muka kesalnya.

Disampaikan juga oleh Wihaji, bahwa pihak BUPJT telah memberikan jawaban, yang mana apapun perintah dari BPJT akan diikuti. Wihaji pun menambahkan, bahwa pihaknya juga meminta adanya perbaikan pada jalan rusak yang terdampak oleh pembangunan jalan tol. Karena dengan rusaknya jalan tersebut, pemerintah daerah yang akhirnya terkena imbas tuntutan dan komplain dari masyarakat.

“Minimal ada perbaikan jalan dengan ditambal tambal dulu kalau belum mampu permanen. Sehingga kami tidak kena marah dari masyarakat. Dan mereka mengatakan menyanggupi, bahwa selama tiga tahun mereka menjamin untuk melakukan perawatan jalan, minimal akan dilakukan penambalan terlebih dulu,” katanya.

Wihaji juga menegaskan keseriusan pemerintah terkait dengan tuntutan pihaknya kepada Kementerian PU PR. Bahkan ia sangat memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat mengabulkan usulan.

“Kami mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan usulan kami, karena masyarakat yang memiliki usaha banyak terkena dampak pembangunan jalan tol. Dan hampir 50 persen lebih pendapatan mereka berkurang,” pinta Wihaji.

Pemerintah Daerah tidak asal menuntut saja, lanjutnya, namun pihaknya juga akan melakukan pengkajian dengan manggandeng Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

“Jadi ada tiga usulan yang kami sampaikan, yakni terkait pembenahan jalan, penambahan dua titik exit tol di Desa Pasekaran, dan di Desa Plelen, serta usulan ketiga yakni penambahan rest area di KM 398 yang berada di wilayah pantai Celong,” Kata Wihaji.

Konsep pembangunan ini, kata Wihaji, merupakan konsep baru yang kita namakan Transit Orientide Developmen (TOD). Dimana menggabungkan suatu kekuatan yang terintegrasi dengan yang lain, seperti UMKM dan wisata.

“Konsep TOD yang kita usulkan ke Kementrian PU PR, agar masyarakat Batang menerima manfaat dengan adanya Jalan Tol, tidak hanya menjadi penonton saja,” Pungkasnya. (fel)

Penulis: M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo

Facebook Comments