Radar Kajen

Dewan Sidak ke Lokasi Pertambangan Batu

Sidak Penambangan Batu

SIDAK – Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan sidak ke lokasi penambangan batu di wilayah Kecamatan Karanganyar, Selasa (20/2).
TRIYONO

Pertanian di Lima Desa Terancam Puso

Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/2), menggelar sidak ke sejumlah lokasi penambangan batu yang ada di wilayah Kecamatan Karanganyar. Kunjungan dilakukan karena akhir-akhir ini warga yang ada di lingkungan sekitar resah karena menjadi dampak akibat pertambangan tersebut.

Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Heri Triyono Sabdo bersama rombongan diawali pada pertambangan yang ada di Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar. Untuk menuju ke lokasi, rombongan Komisi C DPRD terpaksa harus menggunakan tumpangan Dum Truk.

Setiba di lokasi yang terletak di Dukuh Pawitro, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, ternyata proses pertambangan berhenti tidak ada aktivitas, meskipun di lokasi terdapat alat berat. Namun yang ada hanya penambang tradisional.

Sidak kemudian dilanjutkan di pertambangan yang ada di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, namun dalam praktiknya penambangan hingga merambah ke wilayah Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar.

Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan mendapati alat berat di jalan yang hendak menuju pertambangan tepatnya di Kali Blimbing. Namun di lokasi masih terdapat penambang tradisional dan sejumlah warga, Kades Pedawang dan perwakilan dari Kecamatan Karanganyar.

Kades Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Suyono, menyampaikan bahwa meskipun ijin penambangan ada di wilayah Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, namun dalam praktiknya hingga melebar ke wilayah Desa Pedawang. Akibatnya warga Pedawang yang menjadi korban adanya pertambangan tersebut.

“Ijin ada di Rogoselo, namun merambah ke wilayah kami. Meskipun sudah ada kesepakatan tidak kagi beroperasi namum kemarin pemilik usaha kembali menurunkan alat berat. Warga akhirnya datang ke lokasi untuk mempertanyakan atas dasar apa pertambangan beroperasi lagi,” terangnya.

Padahal, dari area penambangan sekitar 100 meter ketas terdapat Bendungan saluran irigasi yang mengaliri setidaknya 5 desa untuk pertanian. “Dengan adanya penambangan batu, pertanian di lima desa terancam tak dapat dialiri air,” ujarnya di depan Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan.

Senada diungkapkan Agus Noto, tokoh masyarakat Desa Rogoselo, Kecamatan Doro. Menurutnya, pengusaha pertambangan sudah banyak merugikan masyarakat karena Sungai Blimbing ini membujur dari utara ke selatan yang berfungsi untuk mengaliri area pertanian warga Kutosari, Rogoselo, Pedawang, Larikan dan Pododadi.

“Setelah diliat ijin luas 10 hektar, lebar 8 meter dan dalam 3 meter, andai kata itu digali wah pertanian akan alih fungsi menjadi tanah tadah hujan. Bayangkan saja, untuk itu kami warga tetap menuntut supaya penambangan ditutup,” pinta pria yang juga ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) itu.

Mendengar keluhan warga, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Heri Triyono Sabdo dengan tegas mengatakan bahwa kedatanganya ke lokasi untuk mengetahui secara langsung pertambangan yang ada, karena kemarin ijin lokasi tambang berbeda dengan yang dilakukan.

“Saya juga ingin tahu seperti apa ijinnya, tapi karena pengusaha tidak ada maka kami akan secepatnya memanggil pengusaha pertambangan supaya permasalahan ini tidak larut- larut. Karena bagaimànapula nanti masyarakat yang dilingkungan sekitar menjadi korban,” terangnya.

Selain memanggil pengusaha, Komisi C DPRD juga akan mendatangkan sejumlah pemangku kepentingan perwakilan dari ESDM provinsi, LH, Satpol PP, Camat Doro dan Karanganyar serta pemdes dan perwakilan warga.

“Awal bulan kita agendakan,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir menambahkan bahwa dengan pertambangan yang tak sesuai berimbas ke petani. Berarti tidak mendukung program bupati untuk swadaya pangan. “Karena dengan saluran atau bendungan irigasi rusak petani kesulitan air, imbasnya hasil panen turun drastis, dan kasiha petani menjadi korban lagi. Ya supaya selesai pengusaha dan pemangku kepentingan untuk duduk bersama, kalau itu benar- benar tak sesuai harus ditutup,” imbuhnya. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments