Neutron Yogyakarta
Radar Kendal

Lawan BRI, Debitur Ajukan Saksi Ahli

Lawan BRI, Debitur Ajukan Saksi Ahli

SIDANG – Pihak BRI Cabang Kendal saat mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dalam sidang lanjutan antara H Samuri (penggugat) dan BRI Cabang Kendal (tergugat).
AKHMAD TAUFIK / RADAR PEKALONGAN

KENDAL – Pengadilan Negeri (PN) Kendal kembali menggelar sidang gugatan perdata antara penggugat H Samuri, warga Ringinarum, Kendal, dengan BRI Cabang Kendal, kemarin. Agenda sidang kali ini menghadirkan saksi ahli.

Adalah Dr Wijaya, SH, M.Hum, yang menjadi saksi ahli dalam persidangan. Pada kesempatan itu, Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tersebut menjelaskan aturan proses lelang.

Diterangkan Wijaya, lelang diatur dalam Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Ada tujuh syarat pengajuan lelang, yakni salinan perjanjian kredit, salinan sertifikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan, salinan sertifikat hak atas tanah, salinan bukti debitur one prestasi, salinan kreditur bertanggung jawab apabila terjadi gugat, salinan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang dari Debitur ke Kreditur, serta salinan perincian hutang atau kewajiban debitur.

“Berdasarkan peraturan Dirjen Kekayaan Negara ada tujuh syarat yang harus dipenuhi bagi kreditur untuk mengajukan lelang ke KPKNL apabila salah satu syarat tidak disertakan maka lelang dianggap tidak sah dan batal demi hukum,” ungkapnya.

Sekadar untuk diketahui, H Samuri merupakan debitur BRI Cabang Kendal yang melakukan gugatan terhadap BRI. Gugatan terjadi karena SHM milik H Samuri tidak pernah kembali meskipun sudah melakukan pelunasan hutang kepada BRI Cabang Kendal. Beberapa kali akan dieksekusi, namun dapat digagalkan lantaran pihak yang akan mengeksekusi tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan bukti di persidangan, H Samuri tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit, notaris tidak jelas serta salinan pemberitahuan pelaksanaan lelang tidak pernah diberikan kepada debitur.

“Kalau melihat bukti yang diajukan saat persidangan maka dalam hal ini ada kesalahan dari pihak BRI yang artinya sistem perbankan di negeri ini sudah bobrok. Hal tersebut harus menjadi perhatian BI tentunya, untuk kasus ini tentunya keputusan ada ditangan majelis hakim,” imbuhnya.

Sementara itu, H Samuri mengaku kecewa dengan sikap BRI yang tidak transparan. Dirinya rutin membayar bunga atas kewajibannya tersebut. “Saya kecewa sekali puluhan tahun jadi nasabah namun hasilnya seperti ini, berbulan-bulan tidak dapat menggarap sawah lantaran tanah menjadi objek sengketa padahal saya tidak pernah one prestasi,” katanya. (fik)

Penulis: Akhmad Taufik | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments