Nasional

KPK Tak Gubris UU MD3 Baru

KPK Tak Gubris UU MD3 Baru

DISKUSI UU MD3 – Diskusi membahas UU MD3 yang baru saja disahkan DPR digelar di Jakarta. Diskusi tersebut bertema “Selamat Datang Anti Kritik dan Demokrasi”. Hadir dalam diskusi tersebut (kiri-kanan) pengamat politik Ari Nurcahyo, aktivis YLBHI Muhammad Isnur, Ray Rangkuti, Jeirry Sumampow, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto.
Istimewa

*Pasal Panggil Anggota DPR Harus Izin Presiden

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan syarat tentang persetujuan tertulis dari presiden untuk memeriksa anggota DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) baru hasil revisi. Sebab, KPK punya undang-undang tersendiri sehingga bisa menggarap wakil rakyat tanpa harus menunggu izin presiden berdasar pertimbangan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, lembaga antirasuah itu tetap berpedoman kepada UU KPK dan KUHAP. “Di dalamnya tidak mewajibkan KPK untuk mendapatkan izin karena itu adalah tindak pidana korupsi,” kata Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Syarif, ketentuan dalam UU MD3 yang mengharuskan lembaga penegak hukum mengantongi izin presiden untuk bisa memeriksa anggota DPR justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menambahkan, ketika MK sudah membatalkan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi lalu dibuat aturan sejenis, maka hal itu sama saja menentang konstitusi.

“Tapi, ini sudah disepakati. Ini semua tugas masyarakat kalau mau (judicial) review kembali,” jelasnya.

Selain itu, kata Syarif, perlakuan khusus terhadap anggota DPR dalam proses hukum juga melanggar prinsip equality before the law. Bahkan, Syarif ataupun pimpinan KPK bisa saja diperiksa lembaga penegak hukum lain tanpa ada izin dari presiden.

“Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu. Makanya, saya juga kaget (ada pasal izin presiden untuk memeriksa anggota DPR, red),” ungkap Syarif.

Namun, Syarif menegaskan aturan itu tak mengikat KPK. Dalam UU KPK, tegas dia, tidak perlu izin siapa pun. “Itu sudah kami lakukan berkali-kali,” tegasnya.

**Berpotensi Dijerat

Pengesahan revisi revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) oleh DPR menuai polemik. Beberapa pasal dinilai memiliki semangat untuk menjebloskan seseorang ke dalam penjara.

Pasal 122 huruf k, misalnya, memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai, salah satu profesi yang paling potensial dijerat pasal tersebut yaitu jurnalis. “Kalau (pemberitaan) dianggap merendahkan (DPR atau anggotanya), maka potensi yang pertama kena adalah teman-teman jurnalis,” ujar Isnur, dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Selama ini, kata dia, hampir setiap hari para jurnalis memberitakan DPR atau anggota DPR. Pemberitaan itu seringkali berisi kritik atas keputusan atau perilaku anggota DPR yang dianggap tidak berpihak kepada publik.

Jika kritik pedas itu dianggap sebagai penghinaan kepada DPR atau anggota DPR, maka MKD bisa melaporkan jurnalis tersebut ke pihak Kepolisian. Selain jurnalis, YLBHI juga menilai, Pasal 122 huruf k UU MD3 potensial menjerat para aktivis yang kerap mengkritik DPR.

Oleh karena itu, YLBHI mengkritik keras adanya ketentuan pasal yang dianggap mambuat DPR dan anggotanya memiliki kewenangan super besar. Bagi YLBHI, UU MD3 adalah upaya DPR untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak tersentuh, termasuk dari kritik tajam masyarakat.

“Ini akan memakan banyak korban apalagi di tengah-tengah pengguna sosial yang sangat banyak,” kata Isnur.

Menurut YLBHI, jika DPR atau anggotanya tidak mau dikritik publik, seharusnya mereka bekerja sebaik-baiknya untuk memperbaiki kinerja DPR yang dianggap jeblok.(jpnn/kps)

Facebook Comments