Features

Tiga Desa Terkena Dampak Perluasan Tol

Dampak Perluasan Tol

KONSULTASI PUBLIK – Tim Pengadaan Provinsi Jawa Tengah, PPK Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang, dan Pemkab Pekalongan menggelar kegiatan kegiatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Penambahan Luasan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, di Aula Setda setempat, kemarin (13/2).
MUHAMMAD HADIYAN

Proyek Jalan Tol Buat Interchange di Ruas Bojong

Proyek pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Ruas Pekalongan diperluas dengan membuat interchenge di ruas Bojong. Seperti apa? M Hadiyan, Bojong

Tiga desa di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, terkena dampak perluasan proyek pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Ruas Pekalongan. Ketiga desa tersebut meliputi, Desa Babalan Kidul, Bojong Minggir, dan Karangsari. Perluasan mega proyek nasional ini merupakan kegiatan lanjutan dalam rangka pembuatan simpang susun atau interchange di ruas Bojong.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Penambahan Luasan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Pekalongan, yang diselenggarakan di aula lantai 3 Gedung Setda, Selasa sore kemarin (13/2).

Dalam kesempatan ini, Asisten Pemerintahan Pemkab Pekalongan, Ali Riza, yang mewakili Bupati Asip Kholbihi, mengatakan bahwa pada kegiatan konsultasi publik ini dihadirkan perwakilan warga tiga desa di Kecamatan Bojong, masing-masing Desa Babalan Kidul, Bojong Minggir, dan Karangsari.

“Warga tiga desa tersebu merupakan pihak yang berhak atas tanah untuk perluasan kegiatan pembangunan jalan tol ruas Jawa di Kabupaten Pekalongan,” jelas Ali Reza.

Menurutnya, penambahan luasan pembangunan jalan tol Pemalang Batang di Kabupaten Pekalongan, merupakan sebuah kondisi perkembangan untuk membuat simpang susun, yakni keluar masuk jalan tol melalui ruas Bojong.

“Terkait perubahan yang terjadi ini, masyarakat ikut dilibatkan. Karena perubahan ini untuk menuju kebaikan, yakni perluasan pembangunan jalan tol, pembuatan simpang susun di Bojong. Ada tahapan yang harus dilalui, seperti pertemuan hari ini konsultasi publik. Masyarakat dalam forum ini dipersilahkan menyampaikan usulan atau menanyakan supaya lebih jelas kepada pihak terkait di sini,” terangnya.

Pihaknya atas nama Pemkab Pekalongan mengapresiasi terhadap penambahan luasan pembangunan jalan tol tersebut. Menurutnya, dengan perluasan untuk dijadikan simpang susun ini membawa perubahan yang baik untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Seperti sekarang ini juga ada perkembangan, munculnya perguruan tingi-perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan yang selalu disampaikan bapak bupati. Semuanya itu untuk kemajuan seluruh masyarakat di Kota Santri,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hendro Diono selaku tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Jawa Tengah, menambahkan, pengadaan tanah diawali dengan persiapan, kemudian penetapan lokas. Untuk pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh BPN, selanjutnya diidentifikasi, diukur, dan sebagainya.

“Semuanya dilakukan secara transparan melalui sosialisasi terlebih dahulu, kemudian saat pengukuran warga yang berhak atas tanah harus hadir supaya menyaksikan dan menunjukkan batasan tanah mereka dihadapan BPN selaku pihak yang berwenang. Jadi semuanya dilakukan terbuka, agar tidak memunculkanprasangka buruk,” terang Hendro.

Sementara, Usman Muchtarom, PPK pembangunan jalan tol Pemalang Batang, usai kegiatan mengatakan, penambahan luasan tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan awal. Termasuk memfasilitasi usulan daerah, sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. (yan)

Penulis: M. Hadiyan & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments