Radar Kajen

Parpol Soroti Penduduk di Siwalan

KPU Uji Publik

UJI PUBLIK – KPU Kabupaten Pekalongan menggelar uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi untuk Pileg 2019 di Hotel Dafam.
TRIYONO

Berkurang 1.477 Jiwa

Sejumlah perwakilan partai politik (parpol) menyoroti berkurangnya jumlah penduduk di Kecamatan Siwalan yang cukup drastis. Dibandingkan data tahun 2014, jumlah penduduk di kecamatan di jalur Pantura ini justru berkurang 1.477 jiwa, dari semula 45.825 jiwa menjadi 44.348 jiwa.

Hal itu disampaikan perwakilan parpol dalam uji publik usulan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Pekalongan pada Pemilu 2019.

“Logikanya semakin bertambah tahun, jumlah penduduk kian bertambah. Ini di Kecamatan Siwalan justru berkurang cukup banyak. Ini harus ditelusuri,” ungkap perwakilan DPC PDI Perjuangan, Sumar Rosul.

Sementara itu, Zaenal Abidin, perwakilan dari PKB, menyatakan, DPC PKB Kabupaten Pekalongan lebih menyetujui draft pertama dari dua draft rancangan dapil dan alokasi kursi yang disusun oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Pasalnya, rancangan draft pertama itu dinilai lebih mendekati tujuh prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan dapil tersebut.

“Draft satu ini lebih efektif dari beberapa sisi, sehingga kami lebih cocok,” ujar dia.

Sementara perwakilan Partai Golkar, Roben, mengatakan, lebih setuju dengan draft pertama. Alasan yang utama, calon anggota DPRD saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika berubah, maka sosialisasi yang dilakukan bisa sia-sia.

“Alasan jujurnya kami sudah melakukan sosialisasi di dapil,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir, mengatakan, KPU Kabupaten Pekalongan telah membuat dua rancangan dapil untuk Pemilu tahun 2019, yakni draft satu dan dua. Setelah dirancang, maka draft tersebut perlu diuji publik.

“Yang diuji dapil rancangan KPU untuk Pemilu 2019. Hak masyarakat untuk mengkritisi. Rancangan dapil ini bisa diterima oleh mereka atau tidak, atau mereka memberikan catatan-catatan,” ujar dia.

Ditandaskan, dalam membuat rancangan dapil tersebut, tidak ada keberpihakan dari KPU. Menurutnya, rancangan itu disusun berdasarkan tujuh prinsip sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yakni, prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan berkesinambungan.

“Rancangan disusun dengan tujuh prinsip penyusunan dapil. Rancangan mana yang paling pas dengan tujuh prinsip itu, apakah penyebarannya cukup bagus, kesetaraan nilai, kohesivitas dan lain sebagainya. Parpol di Kabupaten Pekalongan secara prinsip menyetujui dengan draft yang disusun KPU dengan plus minusnya. Kami hanya akan mengusulkan draft dan dengan alasan-alasan forum ini ke KPU RI. Penentuan akhir di KPU RI. Tugas kami membuat draft kemudian diuji publik. Masukan-masukan yang ada kita catat dan berikan ke KPU RI,” ungkapnya. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments