Radar Jateng

BBPOM Sita Ribuan Bungkus Jamu Ilegal di Banyumas

BBPOM Sita Ribuan Bungkus Jamu Ilegal

ILEGAL – Kepala BBPOM Semarang Endang Pudjiwati (kanan) menunjukkan barang bukti berupa jamu ilegal yang disita saat kegiatan penertiban di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Kamis (8/2) petang.
ANTARAJATENG

Banyumas – Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang menyita ribuan bungkus jamu ilegal saat melakukan penertiban di Desa Tunjung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

“Kami ingin memberantas obat ilegal, termasuk obat tradisional, kosmetik, dan lain-lain. Jadi, kami melakukan penertiban,” kata Kepala BBPOM Semarang Endang Pudjiwati di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Kamis petang.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan bersama-sama Dinas Kesehatan dan Kepolisian.

Dalam penertiban di Desa Tunjung, petugas BBPOM mendatangi tiga rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat produksi dan penyimpanan jamu ilegal.

Dari hasil pemeriksaan di tiga rumah milik DS dan PH, petugas menemukan ribuan bungkus jamu ilegal siap edar, kemasan jamu, bahan jamu setengah jadi, kemasan bekas bahan kimia obat, satu unit mesin produksi, dan satu unit mesin pengemas.

“Jamunya ada tujuh jenis, seperti jamu rematik, obat kuat, dan sebagainya. Bahan kimia obat yang digunakan untuk campuran jamu, antara lain paracetamol, asam mefenamat, dan antalgin,” kata Endang, seperti diberitakan antarajateng.

Menurut dia, bahan kimia obat jika dikonsumsi sesuai dengan dosis ada manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit.

Akan tetapi jika dicampur dalam jamu, kata dia, dosis dan kandungannya tidak jelas sehingga kalau dikonsumsi setiap hari dapat merugikan organ tubuh.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya masih mendalami kasus jamu ilegal tersebut dengan memanggil DS dan PH ke Kantor BBPOM Semarang.

“Kami belum tahu ke mana saja jamu ini diedarkan dan berapa omzetnya. Namun barang bukti yang kami sita dan akan dibawa ke Semarang ini nilainya mencapai Rp250 juta,” katanya.

Menurut dia, DS dan PH dapat diancam hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena memroduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. (ant)

Facebook Comments