Radar Batang

Aturan Berubah, Pencairan DD Terhambat

Drs H Tulyono MSi

Drs H Tulyono MSi

BATANG – Perubahan regulasi terkait mekanisme pencairan dana desa (DD) ternyata berdampak terhadap pentahapan yang dilakukan pemerintah daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Batang juga mengakui pengembalian termin pencairan dari dua kembali ke tiga kali dalam satu tahun anggaran itu memaksa daerah harus melakukan penyesuaian di awal tahun.

“Perubahan termin itu jelas berdampak, karena pasti terkait dengan Perbup. Kami harus merubah materi perbupnya,” kata Kepala Bapermades Batang, Drs H Tulyono M Si, saat dikonfirmasi via ponsel, Kamis (1/2).

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi di awal Januari yang mengembalikan pentahapan pencairan DD menjadi tiga termin seperti tahun 2015 dan 2016. Kebijakan itu tidak hanya dikeluhkan pemerintah desa yang berpotensi kembali keteteran merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan DD di setiap terminnya.

Lebih dari itu, OPD pengampu juga ikut direpotkan dengan keharusan merevisi material perbup yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan DD.

“Saat ini kami masih berupaya menyelesaikan revisi perbupnya. Mudah-mudahan dalam dua pekan ke depan bisa selesai. Sebab perbup ini jadi syarat untuk mencairkan dana desa ke kas daerah,” ujar Tulyono.

Perubahan itu mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahn Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2018. Bukan hanya termin pencairan yang kembali ke awal, PMK itu juga mengatur komposisi besaran tiap termin yang berubah.

“Dulu, dengan tiga kali pencairan, komposisinya 40%, 40%, dan terakhir 20%. Ini justru dibalik, termin pertama 20%, kedua dan ketiga masing-masing 40%,” ucapnya. (sef)

Penulis: Akhmad Saefudin & Redaktur: Dony Widyo

Facebook Comments