Radar Tegal

ASN Dilarang Like Di Medsos

ASN Dilarang Like Di Medsos

SOSIALISASI – Ketua Panwaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi bersama anggotanya dan Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono memberikan sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Gedung Pertemuan Hotel Grand Dian Slawi, Kamis (25/1).
YERRY NOVEL/RADAR SLAWI

SLAWI – Aparat Sipil Negara (ASN) dilarang memberikan like (suka/gambar jempol) pada postingan atau gambar bakal pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang diunggah di media sosial (medsos) facebook. Jika ada yang melakukan itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu) akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, usai memberikan sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Gedung Pertemuan Hotel Grand Dian Slawi, Kamis (25/1).

Menurutnya, walau ASN mempunyai hak pilih dalam pilkada nanti, tapi ASN dilarang keras memberikan dukungan terhadap bakal paslon bupati dan wakil bupati. Termasuk juga dilarang memberikan komentar pada postingan di medsos yang bergambar pasangan calon.

“Foto bersama juga gak boleh. Apalagi foto bersama dan diunggah di medsos, itu menyalahi aturan,” kata Harpendi.

Sejauh ini, Harpendi mengaku memang belum menemukan kasus tersebut. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan pantauan maksimal. Dia mengungkapkan, kasus yang banyak ditemui yakni di lingkungan pemerintah desa. Menurutnya, ada beberapa kepala desa yang akan memasang stiker atau branding mobilnya sendiri dengan gambar bakal paslon.

“Tapi itu belum dilakukan, cuma baru rencana saja. Saya sudah mengimbau kepada para kepala desa supaya tidak melakukan itu. Karena itu melanggar aturan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono usai mengikuti acara sosialisasi tersebut juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tegal agar tidak berpolitik praktis. Diharapkan, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) memahami Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 53 Tahun 2010, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan PP Nomor 37 Tahun 2004.

“Semuanya harus dipahami. Kode etik PNS harus selalu diingat,” imbaunya.

Jika ada PNS yang melanggar aturan, Sekda mengaku tidak akan sungkan memberikan sanksi disiplin. Untuk sanksinya, ada dua kategori. Yakni, sanksi berat dan sedang. Jika sanksi berat, PNS bisa diberhentikan secara tidak hormat. Untuk itu, pahamilah aturan yang sudah berlaku dan UU Pilkada.

“Dalam pilkada nanti, politisasi PNS memang sangat besar. Makanya harus hati-hati,” tandasnya. (yer)

Facebook Comments